Divonis 1 Tahun Dhani Ajukan Banding

Divonis 1 Tahun Dhani Ajukan Banding – Ahmad Dhani divonis 1 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada 11 Juni saat lalu. Gak terima dengan vonis itu, Dhani ajukan kenangan banding minta vonis itu diurungkan.

Kuasa hukum Ahmad Dhani Sahid menjelaskan, faksinya udah masukkan kenangan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa timur semenjak Senin (15/7) .

” Udah kita masukan semenjak Senin tempo hari dengan sinyal terima akta kenangan banding nomer 275/akta Pid. Sus/PN Sby, ” kata Sahid di Surabaya, Rabu (17/7/2019) .

Dalam peluang yg sama Sahid memberikan, dalam berkas kenangan setebal 17 halaman itu ada sejumlah argumen kenapa Dhani minta dibebaskan. Menurut Sahid, argumen ini cukup kuat.

Satu diantaranya, 9 pengacara Dhani merasa judex facti atau hakim tidak benar mengaplikasikan hukum pembuktian. Masalah ini memicu hakim waktu menjatuhkan pidana dirasa tak didasarkan peraturan hukum acara pembuktian yg berlaku sama seperti peraturan kasus 183 KUHAP.

” Judex facti cuma mengaitkan sendiri tiada pemikiran hukum atas alat bukti yg ada. Sampai keputusan itu layak buat diurungkan, ” papar Sahid.

Gak itu saja, banyak kuasa hukum Dhani merasa hakim tidak benar dalam mengaplikasikan pembuktian gugatan tunggal Kasus 27 ayat (3) UU ITE. Menurut Sahid, hakim udah meremehkan ada sangkutan di antara keberlakuan Kasus 27 ayat 3 UU ITE dengan Kasus 310 serta Kasus 311 KUHP.

” Kasus 27 ayat 3 UU ITE itu tak dapat mandiri. Tapi kasus itu terikat dengan kasus 310 serta kasus 311 KUHP. Masalah ini berdasar pada Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomer : 50/PUU-VI/2008 tertanggal 5 Mei 2009, yg menjelaskan : keberlakuan serta tafsiran atas Kasus 27 ayat (3) UU ITE tidak bisa dipisah dari etika hukum inti dalam Kasus 310 serta Kasus 311 KUHP jadi genus delict yg mewajibkan ada pengaduan (klacht) agar bisa dituntut, ” katanya.

Sahid pun menilainya hakim udah mengerjakan amputasi opini pakar. Baik dari pakar pidana atau pakar ITE.

Dalam putusannya waktu itu, pemikiran hukum hakim dirasa tak komplet. Itu lantaran tak berisi dengan utuh info saksi-saksi, terdakwa pun bukti yang lain.

” Semisalnya berikut, judex facti mengambil opini dari Pakar Hukum Pidana, Dr Yusuf Jacobus Setyabudhi. Tapi, opini pakar itu tak diambil dengan utuh, diamputasi, dipotong-potong, serta bikin ikhtisar sendiri, ” lanjut Sahid.

Sahid mengharap hakim Pengadilan Tinggi dapat terima permintaan banding Ahmad Dhani. Diluar itu, dia pun mengharap hakim dapat meniadakan keputusan vonis sepanjang setahun pada Dhani.

” Kami mengharap hakim ditingkat banding dapat meniadakan keputusan Pengadilan Negeri Surabaya, ” katanya.