KJRI Jeddah Sukses Mencairkan Upah PMI Sebesar Rp 7,6 M

KJRI Jeddah Sukses Mencairkan Upah PMI Sebesar Rp 7,6 M – Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah menindaklanjuti aduan pekerja migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berkenaan pengemplangan upah yang mereka alami. KJRI Jeddah lantas sukses mencairkan upah PMI yang dikemplang oleh pemakai layanan atau majikan seputar Rp 7,6 milyar.

Selama periode Januari sampai Juli 2019, Team Service serta Pelindungan (Yanlin) KJRI Jeddah sukses berusaha pencairan upah PMI yang normalnya kerja jadi Asisten Rumah Tangga (ART). Besar upah itu raih 2.079.883 riyal Saudi atau seputar Rp 7,6 milyar.

Seputar Rp 7,6 milyar itu adalah keseluruhan dari 105 PMI dengan tenggang upah yang beragam. Sedang massa tunggakan terlama yaitu 15 tahun.

Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah Mohamad Hery Saripudin menyampaikan, tunggakan gaji yang menumpuk membuat pemakai layanan cari teknik supaya lolos dari keharusan membayar gaji bulanan itu. Salah cara barusan yaitu memerintah PMI buat melaksanakan cap jempol tetapi PMI itu tak mendalami isi surat.

“Ada yang nyuruh pembantunya cap jempol atau tanda-tangan. Meski sebenarnya pembantu tak pahami didalamnya. Ada juga yang menyampaikan pekerjanya kabur, hingga ia tak perlu bayar upahnya seusai pekerjanya itu dideportasi. Beraneka macam. Namun, konsisten kami kejar ia hingga bayar,” kata Hery berdasar info wartawan terdaftar KJRI Jeddah, Selasa (6/8/2019).

Konsul Tenaga Kerja Mochamad Yusuf menyampaikan pengurusan upah berubah menjadi susah di pengadilan serta kantor tenaga kerja, saat PMI sudah tanda-tangani surat itu. Tetapi penipuan selanjutnya tersingkap oleh lembaga yang berkuasa di Arab Saudi, meskipun lewat tingkatan persidangan yang susah.

“Jika bahasa lisan, mereka telah mengerti. Namun saat harus tanda-tangani suatu hal atau membubuhkan cap jempol atas keinginan majikan, ia tidak mengerti itu didalamnya apa. Ini yang membuat proses persidangan di pengadilan serta maktab amal (kantor tenaga kerja) jadi bertele-tele” ujar Yusuf.

Yusuf menyampaikan, dalam interviu buat berita acara kontrol (BAP), PMI akui belum terima upah sampai beberapa tahun. Interviu itu dikerjakan dengan cara spesial oleh KJRI Jeddah tiada pendampingan pemakai layanan atau faksi yang wakili.

Pasca-moratorium pengiriman PMI yang tak mempunyai keterampilan seperti supir rumahan serta asisten rumah tangga, kasus masih saja banyak muncul. WNI wanita diambil perusahaan buat kerja jadi tenaga kebersihan di kantor-kantor serta lembaga di Arab Saudi, tetapi lantas dialirkan ke bagian rumah tangga.

PMI menyampaikan beberapa dari mereka diberangkatkan dengan visa ziarah, tetapi dikasihkan kartu izin ada serta kerja. KJRI Jeddah mengatakan PMI tak senang kerja sebab menganggap tertekan serta gaji yang diterima tak sesuai sama persetujuan.